Pelepasan HGU Tidak Bisa Dilakukan Sepihak, Harus Sesuai Ketentuan Pertanahan

Oleh -


Pandeglang, Banten 
- Indinvestigasi.co.id - Pelepasan Hak Guna Usaha (HGU) oleh pemegang hak tidak dapat dilakukan secara sembarangan atau hanya berdasarkan pernyataan sepihak tanpa mengikuti ketentuan administrasi pertanahan yang berlaku.

HGU merupakan salah satu hak atas tanah yang pengaturannya antara lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.

Dalam PP Nomor 18 Tahun 2021, salah satu alasan hapusnya HGU adalah dilepaskan secara sukarela oleh pemegang hak sebelum jangka waktunya berakhir. Namun, ketentuan tersebut bukan berarti pemegang HGU dapat begitu saja menyatakan haknya telah dilepaskan tanpa mengikuti prosedur yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30 PP Nomor 18 Tahun 2021 mengatur bahwa pelepasan HGU dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang serta dilaporkan kepada Menteri. Dengan demikian, pelepasan HGU memiliki konsekuensi administratif dan pertanahan yang harus diproses sesuai ketentuan.

Pelepasan Bukan Sekadar Pernyataan Sepihak

Secara prinsip, pemegang HGU yang hendak melepaskan haknya harus menempuh mekanisme pertanahan yang berlaku. Proses tersebut berkaitan dengan pencatatan status hak atas tanah dan memastikan tidak terdapat persoalan hukum yang menghambat proses pelepasan.

Dalam praktiknya, dokumen dan kondisi tanah perlu diperiksa, termasuk kemungkinan adanya sengketa, pembebanan hak atau kewajiban lain yang masih melekat pada tanah.

Setelah pelepasan dilakukan sesuai ketentuan, status HGU kemudian diproses dalam administrasi pertanahan. PP Nomor 18 Tahun 2021 sendiri menempatkan pelepasan sukarela sebagai salah satu dasar hapusnya HGU.

Apa Akibatnya Jika HGU “Dilepas” Tanpa Prosedur?

Apabila seseorang hanya membuat pernyataan pribadi bahwa HGU telah dilepaskan, tetapi tidak mengikuti mekanisme pertanahan yang diwajibkan, pernyataan tersebut tidak serta-merta mengubah status hak yang tercatat dalam administrasi pertanahan.

Artinya, perlu dibedakan antara niat atau pernyataan untuk melepaskan HGU dengan pelepasan hak yang telah dilakukan sesuai prosedur hukum dan tercatat dalam administrasi pertanahan.

Hal ini menjadi penting apabila kemudian tanah tersebut dialihkan, dikuasai pihak lain, atau muncul sengketa. Status dan dokumen pertanahan yang tercatat pada instansi pertanahan akan menjadi bagian penting dalam menentukan kedudukan hukum para pihak.

Berbeda dengan Pencabutan Hak

Pelepasan sukarela juga berbeda dengan pembatalan atau pencabutan hak.

Pelepasan sukarela dilakukan atas kehendak pemegang HGU sebelum jangka waktu hak berakhir. Sementara itu, PP Nomor 18 Tahun 2021 juga mengatur HGU dapat dibatalkan oleh Menteri sebelum jangka waktunya berakhir karena, antara lain, tidak terpenuhinya kewajiban atau larangan, cacat administrasi, maupun adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Karena itu, persoalan HGU tidak cukup dilihat hanya dari ada atau tidaknya surat pernyataan pelepasan. Yang perlu dilihat adalah siapa yang berwenang, bagaimana pelepasan dibuat, apakah prosedurnya telah dipenuhi, dan bagaimana statusnya dalam administrasi pertanahan.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional juga memiliki ketentuan mengenai tata cara penetapan hak pengelolaan dan hak atas tanah melalui Permen ATR/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2021.

Dengan demikian, pemegang HGU yang hendak melepaskan haknya tidak seharusnya melakukan “lepas hak” secara sepihak tanpa mekanisme resmi. Kepastian mengenai hapusnya HGU harus didasarkan pada prosedur pertanahan yang berlaku dan pencatatan oleh pejabat yang berwenang.

Penulis: M Sutisna GWI

Redaksi

KABIRO Pandeglang, Banten: Asep Kurniawan

indinvestigasi.co.id

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HASIL RESMI LAB WAY RATAI: MERKURI DI BAWAH BAKU MUTU, DO TEPAT DI AMBANG BATAS

Oleh -
Gambar
  PESAWARAN, 19 Agustus 2026 - Indinvestigasi.co.id - Hasil uji UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Provinsi Lampung terhadap sampel air Sungai Way Ratai yang diambil 7 Agustus dan selesai diuji 18 Agustus 2026 telah keluar. Sejumlah parameter masih berada dalam baku mutu. Kadar merkuri (Hg) tercatat <0,001 mg/L, di bawah baku mutu 0,002 mg/L. Sementara oksigen terlarut atau DO tercatat 3 mg/L, tepat pada batas minimum yang tercantum dalam hasil pemeriksaan. Hasil tersebut menunjukkan kadar merkuri pada sampel yang diuji tidak melampaui ambang yang ditetapkan. Namun, masyarakat meminta hasil itu tidak serta-merta dianggap sebagai tanda bahwa seluruh persoalan Sungai Way Ratai telah selesai. Sorotan berikutnya justru mengarah pada dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang disebut telah berlangsung hampir dua dekade. Sebab, kualitas air dan legalitas kegiatan pertambangan merupakan dua persoalan berbeda yang harus diperiksa melalui mekanisme masing-masing. Jika benar ...
Baca selengkapnya

Masyarakat kuala enok kecamatan Tanah merah Inhil, Apresiasi Polsek Tanah merah gerak cepat penangkapan pelaku dugaan pencabulan

Oleh -
Gambar
  Kuala Enok, INHIL – 29/06/2026- Indinvestigasi.co.id - Jajaran Polsek Tanah Merah saat ini tengah menangani laporan dugaan tindak pidana dugaan pencabulan yang melibatkan seorang anak perempuan berinisial samaran sebut saja Bunga (Bukan nama Sebenarnya) 14 tahun.   Informasi diterima dari keterangan orang tua korban kepada wartawan, Minggu malam (28/6/2026), Setelah pihak keluarga melaporkan kejadian ini ke Polsek Tanah Merah  Kronologi Versi Keluarga Korban Berdasarkan keterangan ayah korban, peristiwa berawal saat Bunga yang bersama teman-temannya berkumpul di wilayah Kampung Baru. Saat hendak pulang seorang diri menggunakan sepeda listrik yang digunakan kehabisan daya baterai. Bunga kemudian menumpang mengisi daya di salah satu penginapan.setelah ditawari oleh pihak penginapan/ Hotel, Menurut keterangan keluarga, saat berada di lokasi tersebut, Korban diberikan obat setengah kapsul dan minuman sejenis angur merah dalam bentuk kapsul oleh oknum yang disebut seba...
Baca selengkapnya

Dugaan Guru MAN 2 Kuala Enok Masuk Rumah tanpa izin Saat Cari Siswa, Haryati akan tempuh jalur hukum atas Keberatan Bagian Dalam Rumah Direkam

Oleh -
Gambar
 Kuala Enok, kecamatan Tanah Merah, Inhil — 28 Agustus 2026- indinvestigasi.co.id- Seorang pedagang jajanan, Haryati, menyampaikan keberatannya atas kedatangan sejumlah orang yang menurut keterangannya merupakan guru dari MAN Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir.  Haryati mengaku keberatan karena menurut keterangannya, kedatangan tersebut tidak hanya sebatas mencari dan menanyakan keberadaan sejumlah siswa, tetapi juga berlanjut dengan dugaan masuknya dua orang ke bagian dalam rumah serta pemeriksaan sejumlah ruangan.  Peristiwa tersebut, berdasarkan keterangan Haryati, terjadi pada Kamis, 27 Agustus 2026, sekitar pukul 09.00 hingga 10.00 WIB. Datang Mencari Sejumlah Siswa  Haryati menuturkan, saat itu tiga orang yang disebutnya sebagai guru datang ke rumah untuk mencari beberapa anak sekolah.  Menurut Haryati, salah seorang dari mereka menanyakan keberadaan anak-anak tersebut dengan nada yang menurutnya cukup ting...
Baca selengkapnya