P3 Desak APH Usut Dugaan Penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Kesehatan Provinsi Banten

Oleh -


Pandeglang,- Indinvestigasi.co.id -11 Juli 2026 – Pergerakan Pemuda Peduli Banten (P3) mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mengusut dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

Dalam keterangannya pada Sabtu (11/7/2026), P3 menilai bahwa sistem e-purchasing yang dirancang untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengadaan pemerintah masih memiliki celah yang berpotensi disalahgunakan oleh oknum tertentu.

Menurut P3, sejumlah modus yang diduga kerap terjadi dalam pengadaan melalui e-purchasing antara lain pengaturan pemenang, penggunaan perusahaan pinjam bendera, subkontrak yang tidak sesuai ketentuan, dugaan suap atau komitmen fee, pengondisian spesifikasi dan harga perkiraan sendiri (HPS), pengadaan fiktif, persekongkolan antarpenyedia, hingga dugaan pengadaan dengan harga di atas harga pasar.

P3 menyatakan menduga sejumlah kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten pada periode anggaran 2022 hingga 2026 perlu mendapatkan perhatian serius aparat penegak hukum. Organisasi tersebut juga menyinggung adanya temuan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada sejumlah kegiatan di lingkungan pemerintah daerah sebagai alasan perlunya pendalaman lebih lanjut oleh aparat yang berwenang.

Dalam pernyataannya, P3 meminta agar seluruh proses pengadaan, baik yang dilakukan melalui mekanisme tender maupun e-purchasing, diaudit dan diperiksa secara menyeluruh apabila terdapat indikasi pelanggaran hukum.

P3 juga menyampaikan daftar sejumlah paket pekerjaan yang menurut mereka perlu menjadi objek pemeriksaan, meliputi pembangunan RSUD Cilograng dan RSUD Labuan, pengadaan alat kesehatan, obat-obatan, bahan medis habis pakai (BMHP), sistem informasi rumah sakit, jasa konsultansi, pengadaan kendaraan operasional, hingga berbagai belanja modal dan program kesehatan masyarakat pada tahun anggaran 2022, 2023, 2024, 2025, dan 2026 dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah.

Selain itu, P3 meminta aparat penegak hukum menelusuri proses perencanaan, penetapan spesifikasi teknis, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga pembayaran seluruh paket pengadaan yang dinilai memiliki nilai anggaran besar.

"Apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum, kami meminta agar diproses secara transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa pandang bulu," demikian pernyataan P3.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten maupun aparat penegak hukum terkait tuduhan yang disampaikan P3. Oleh karena itu, seluruh dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui proses audit dan penyelidikan oleh instansi yang berwenang.

Narahubung: Arip Wahyudin (EKEK)

Kepala Biro: Asep Kurniawan – Indinvestigasi.co.id, Pandeglang, Banten.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Masyarakat kuala enok kecamatan Tanah merah Inhil, Apresiasi Polsek Tanah merah gerak cepat penangkapan pelaku dugaan pencabulan

Oleh -
Gambar
  Kuala Enok, INHIL – 29/06/2026- Indinvestigasi.co.id - Jajaran Polsek Tanah Merah saat ini tengah menangani laporan dugaan tindak pidana dugaan pencabulan yang melibatkan seorang anak perempuan berinisial samaran sebut saja Bunga (Bukan nama Sebenarnya) 14 tahun.   Informasi diterima dari keterangan orang tua korban kepada wartawan, Minggu malam (28/6/2026), Setelah pihak keluarga melaporkan kejadian ini ke Polsek Tanah Merah  Kronologi Versi Keluarga Korban Berdasarkan keterangan ayah korban, peristiwa berawal saat Bunga yang bersama teman-temannya berkumpul di wilayah Kampung Baru. Saat hendak pulang seorang diri menggunakan sepeda listrik yang digunakan kehabisan daya baterai. Bunga kemudian menumpang mengisi daya di salah satu penginapan.setelah ditawari oleh pihak penginapan/ Hotel, Menurut keterangan keluarga, saat berada di lokasi tersebut, Korban diberikan obat setengah kapsul dan minuman sejenis angur merah dalam bentuk kapsul oleh oknum yang disebut seba...
Baca selengkapnya

KETUA MUI KECAMATAN TANAH MERAH PRIHATIN, DUKUNG PENEGAKAN HUKUM TUNTAS DAN BERHARAP HOTEL DITUTUP

Oleh -
Gambar
Tembilahan, Indragiri Hilir – 30/06/2027-Indinvestigasi.co.id- Dugaan tindak pidana pencabulan terhadap seorang anak di bawah umur yang terjadi di salah satu hotel di Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, terus menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat. Setelah mendapat perhatian dari tokoh adat, kini Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Tanah Merah turut menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa yang mengguncang masyarakat tersebut.  Ketua MUI Kecamatan Tanah Merah M. Arsyad Rasyidin, S. Pd, Menyampaikan bahwa apabila dugaan tindak pidana tersebut terbukti berdasarkan proses hukum yang berlaku, maka perbuatan itu merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam, norma adat Melayu, nilai kemanusiaan, serta mencederai rasa keadilan masyarakat.  "Kami sangat prihatin atas musibah yang menimpa anak tersebut. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara ini kepada aparat penegak hukum,...
Baca selengkapnya

TAMENG ADAT LAMR INHIL SIAP DAMPINGI KORBAN, DESAK APARAT TUNTASKAN DUGAAN PENCABULAN ANAK BAWAH UMUR DI KUALA ENOK

Oleh -
Gambar
TEMBILAHAN, INDRAGIRI HILIR–30/06/2026- Indinvestigasi.co.id - Kasus dugaan pencabulan terhadap seorang anak perempuan berusia 14 tahun yang diduga melibatkan seorang pemilik hotel bersama seorang karyawan hotel di Kecamatan Tanah Merah, Kuala Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, terus menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat.  Sebelumnya, kasus yang menghebohkan tersebut diberitakan bermula ketika korban diduga diajak mengisi daya (mengecas) sepeda listrik di sebuah hotel. Di lokasi itu, korban diduga diberi obat-obatan serta minuman keras sebelum kemudian mengalami dugaan perbuatan asusila oleh pemilik Hotel dan 2 orang karyawannya,   Saat ini diketahui hasil konfirmasi media dengan Pihak Polres Inhil, perkara tersebut telah resmi ditangani oleh Polres Indragiri Hilir dan pihak kepolisian masih melakukan proses penyelidikan dalam penanganan perkara.  Menanggapi peristiwa tersebut, Ketua Tameng Adat LAMR Kabupaten Indragiri Hilir/ Datuk Eprijon Maspoen Thalib dengan...
Baca selengkapnya