Bupati Inhil Dorong Reforma Agraria untuk Atasi Ketimpangan Penguasaan Tanah

Oleh -


Tembilahan, 15 Juli — Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Herman, menegaskan pentingnya pelaksanaan Reforma Agraria sebagai upaya mengatasi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah yang masih terjadi di masyarakat. Menurutnya, persoalan tersebut berdampak langsung pada kemiskinan, konflik sosial, serta stagnasi ekonomi di wilayah pedesaan.

Hal itu disampaikan Bupati Herman saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Reforma Agraria Kabupaten Indragiri Hilir yang berlangsung di Aula Kantor Bapperida Inhil, Rabu (15/7).

Bupati menjelaskan, Reforma Agraria sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia yang bertujuan mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, menyelesaikan sengketa serta konflik agraria secara sistematis, menciptakan sumber kemakmuran berbasis agraria, dan memperluas akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi.


Ia juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan sebagai wilayah percontohan Reforma Agraria di Provinsi Riau dalam Rapat Koordinasi Awal Gugus Tugas Reforma Agraria bersama Direktorat Jenderal Kementerian ATR/BPN yang digelar di Pekanbaru pada Juni lalu.


"Penetapan ini menjadi pendorong bagi kita untuk lebih serius dan sigap dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir," ujar Herman.


Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kabupaten Inhil akan mengoptimalkan pemanfaatan lahan bekas Hak Guna Usaha (HGU) seluas 3.811,76 hektare di Kecamatan Pelangiran yang telah diserahkan oleh salah satu perusahaan. Lahan tersebut akan dikelola dan didistribusikan secara adil kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.


Bupati menegaskan bahwa pembagian lahan akan dilakukan secara merata dengan batas maksimal penguasaan seluas lima hektare untuk setiap orang.


"Supaya pemanfaatannya optimal, nanti pembagiannya akan kita atur secara merata. Kita urus sesuai ketentuan, dengan batas maksimal penguasaan lima hektare per orang. Kalau di lapangan ada yang menguasai lebih dari itu, janganlah, karena itu sama saja seperti merampas hak orang lain," tegasnya.


Rakor Reforma Agraria tersebut turut dihadiri Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah BPN Riau Daud Wijaya Sitorus, unsur Forkopimda Inhil, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Inhil Muhammad Khomsadi beserta jajaran, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para camat se-Kabupaten Indragiri Hilir.***

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Masyarakat kuala enok kecamatan Tanah merah Inhil, Apresiasi Polsek Tanah merah gerak cepat penangkapan pelaku dugaan pencabulan

Oleh -
Gambar
  Kuala Enok, INHIL – 29/06/2026- Indinvestigasi.co.id - Jajaran Polsek Tanah Merah saat ini tengah menangani laporan dugaan tindak pidana dugaan pencabulan yang melibatkan seorang anak perempuan berinisial samaran sebut saja Bunga (Bukan nama Sebenarnya) 14 tahun.   Informasi diterima dari keterangan orang tua korban kepada wartawan, Minggu malam (28/6/2026), Setelah pihak keluarga melaporkan kejadian ini ke Polsek Tanah Merah  Kronologi Versi Keluarga Korban Berdasarkan keterangan ayah korban, peristiwa berawal saat Bunga yang bersama teman-temannya berkumpul di wilayah Kampung Baru. Saat hendak pulang seorang diri menggunakan sepeda listrik yang digunakan kehabisan daya baterai. Bunga kemudian menumpang mengisi daya di salah satu penginapan.setelah ditawari oleh pihak penginapan/ Hotel, Menurut keterangan keluarga, saat berada di lokasi tersebut, Korban diberikan obat setengah kapsul dan minuman sejenis angur merah dalam bentuk kapsul oleh oknum yang disebut seba...
Baca selengkapnya

KETUA MUI KECAMATAN TANAH MERAH PRIHATIN, DUKUNG PENEGAKAN HUKUM TUNTAS DAN BERHARAP HOTEL DITUTUP

Oleh -
Gambar
Tembilahan, Indragiri Hilir – 30/06/2027-Indinvestigasi.co.id- Dugaan tindak pidana pencabulan terhadap seorang anak di bawah umur yang terjadi di salah satu hotel di Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, terus menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat. Setelah mendapat perhatian dari tokoh adat, kini Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Tanah Merah turut menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa yang mengguncang masyarakat tersebut.  Ketua MUI Kecamatan Tanah Merah M. Arsyad Rasyidin, S. Pd, Menyampaikan bahwa apabila dugaan tindak pidana tersebut terbukti berdasarkan proses hukum yang berlaku, maka perbuatan itu merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam, norma adat Melayu, nilai kemanusiaan, serta mencederai rasa keadilan masyarakat.  "Kami sangat prihatin atas musibah yang menimpa anak tersebut. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara ini kepada aparat penegak hukum,...
Baca selengkapnya

TAMENG ADAT LAMR INHIL SIAP DAMPINGI KORBAN, DESAK APARAT TUNTASKAN DUGAAN PENCABULAN ANAK BAWAH UMUR DI KUALA ENOK

Oleh -
Gambar
TEMBILAHAN, INDRAGIRI HILIR–30/06/2026- Indinvestigasi.co.id - Kasus dugaan pencabulan terhadap seorang anak perempuan berusia 14 tahun yang diduga melibatkan seorang pemilik hotel bersama seorang karyawan hotel di Kecamatan Tanah Merah, Kuala Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, terus menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat.  Sebelumnya, kasus yang menghebohkan tersebut diberitakan bermula ketika korban diduga diajak mengisi daya (mengecas) sepeda listrik di sebuah hotel. Di lokasi itu, korban diduga diberi obat-obatan serta minuman keras sebelum kemudian mengalami dugaan perbuatan asusila oleh pemilik Hotel dan 2 orang karyawannya,   Saat ini diketahui hasil konfirmasi media dengan Pihak Polres Inhil, perkara tersebut telah resmi ditangani oleh Polres Indragiri Hilir dan pihak kepolisian masih melakukan proses penyelidikan dalam penanganan perkara.  Menanggapi peristiwa tersebut, Ketua Tameng Adat LAMR Kabupaten Indragiri Hilir/ Datuk Eprijon Maspoen Thalib dengan...
Baca selengkapnya