Salahkan MBG sebagai Penyebab Defisit Pendapatan Daerah, Jaringan Masyarakat Riau Berdaulat Desak Mendagri Copot SF Hariyanto dari Jabatan Plt Gubernur Riau

Pekanbaru - Investigasi.co.id,- 24 Juni 2026 - Pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, dalam rapat paripurna DPRD Riau beberapa waktu lalu menuai polemik di tengah masyarakat. Dalam pernyataannya, SF Hariyanto menyebut rendahnya penerimaan retribusi daerah antara lain dipengaruhi oleh Program Makan Bergizi Gratis (MBG), karena banyak kantin sekolah yang tidak lagi beroperasi sehingga berdampak pada pendapatan daerah.

Pernyataan tersebut kemudian beredar luas di berbagai grup WhatsApp dan menjadi pemberitaan sejumlah media. Reaksi masyarakat pun bermunculan, karena banyak pihak menilai Plt Gubernur Riau telah menjadikan Program Makan Bergizi Gratis sebagai penyebab rendahnya pendapatan daerah.

Menanggapi hal itu, Jaringan Masyarakat Riau Berdaulat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Selasa (24/6/2026). Massa menyuarakan ketidaksetujuan terhadap pernyataan yang disampaikan oleh Plt Gubernur Riau tersebut.

Sekitar 400 peserta aksi berkumpul di kawasan Pustaka Wilayah, Jalan Cut Nyak Dien, dengan membawa spanduk, baliho, serta pengeras suara. Sekitar pukul 15.15 WIB, massa melakukan long march menuju gerbang Kantor Gubernur Riau sambil menyampaikan orasi.

Dalam orasinya, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, David Jerry, menegaskan bahwa Plt Gubernur Riau tidak seharusnya menjadikan program Presiden sebagai kambing hitam atas persoalan keuangan daerah.

"Defisit anggaran di Riau sudah terjadi sejak SF Hariyanto menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Riau. Sejumlah kebijakan anggaran yang diambil pada masa itu dinilai tidak sejalan dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga mengakibatkan defisit dan terjadinya tunda bayar pada berbagai kegiatan," ujar David Jerry.

Senada dengan itu, salah seorang peserta aksi, Boy, menyatakan bahwa demonstrasi tersebut merupakan bentuk kritik sekaligus teguran kepada Plt Gubernur Riau yang dinilai menyalahkan program Presiden Prabowo Subianto atas minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau.

"Pak SF Hariyanto menyebut minimnya retribusi kantin sekolah akibat Program MBG. Pertanyaannya, seberapa besar sebenarnya kontribusi retribusi kantin sekolah terhadap PAD Riau? Selama ini masyarakat tidak pernah mendapatkan informasi mengenai hal tersebut. Mengapa alasan itu baru muncul sekarang? Jangan sampai muncul kesan bahwa beliau tidak mendukung program Presiden di Riau," kata Boy.

Aksi Jaringan Masyarakat Riau Berdaulat berlangsung sekitar satu jam. Perwakilan massa kemudian diterima oleh Asisten II Pemerintah Provinsi Riau. Dalam kesempatan tersebut, pihak Pemprov Riau menyatakan menghargai aspirasi masyarakat dan menerima masukan yang disampaikan para demonstran.

Sebelum membubarkan diri, Koordinator Aksi David Jerry membacakan pernyataan sikap yang berisi enam tuntutan, yaitu:

Meminta Pemerintah Provinsi Riau bersikap terbuka dan transparan dalam menyampaikan kondisi defisit anggaran kepada masyarakat, termasuk penyebab, besaran, dan langkah penyelesaiannya.

Menolak segala bentuk pengalihan isu yang menjadikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai penyebab utama defisit anggaran daerah, karena program tersebut merupakan kebijakan nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Mendesak Pemerintah Provinsi Riau melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan APBD Riau.

Meminta pemerintah daerah melakukan penghematan terhadap belanja yang tidak menjadi prioritas.

Mendorong dilakukannya audit dan pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan anggaran daerah.

Meminta DPRD Riau menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Setelah pernyataan sikap dibacakan dan diterima oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Riau, massa membubarkan diri secara tertib dengan pengawalan aparat kepolisian.

(Yuliawati)