Bupati Inhil Dukung Reforma Agraria, Prioritaskan Masyarakat Kelola Lahan Maksimal 5 Hektare

Oleh -

 


TEMBILAHAN - Indinvestigasi.co.id - Bupati Herman menyatakan kesiapan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria sebagai bagian dari Kebijakan Strategis Nasional di bidang agraria dan tata ruang.


Komitmen tersebut disampaikan Herman saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Awal Gugus Tugas Reforma Agraria yang digelar pada Kamis (17/6) di Kantor Gubernur Riau.


Dalam kesempatan itu, Herman mengungkapkan bahwa Kabupaten Inhil memiliki enam desa di Kecamatan Pelangiran yang telah ditetapkan sebagai wilayah percontohan reforma agraria. Wilayah tersebut memperoleh alokasi lahan seluas 3.811,75 hektare yang berasal dari penataan aset agraria.

“Lahan tersebut direncanakan untuk pemberdayaan masyarakat melalui skema pengelolaan yang difasilitasi oleh Bank Tanah,” ujar Herman.

Rakor tersebut turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Pelaksana Harian Gubernur Riau, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Riau, serta para bupati dan wali kota se-Provinsi Riau.

Dalam pengelolaan lahan reforma agraria tersebut, Herman menegaskan bahwa pemerintah daerah akan memprioritaskan masyarakat setempat yang benar-benar membutuhkan. Untuk memastikan pemerataan manfaat, setiap penerima hanya diperbolehkan mengelola lahan maksimal lima hektare.

“Setiap orang maksimal mengelola 5 hektare. Kita ingin memberdayakan masyarakat tempatan yang layak menerima bantuan agar perekonomian masyarakat semakin meningkat. Jangan sampai ada satu orang mengelola hingga 20 hektare. Itu tidak sesuai dengan tujuan pemberdayaan. Maksimal 5 hektare agar lebih adil dan tepat sasaran,” tegasnya.

Lebih lanjut, Herman menjelaskan bahwa proses penetapan calon penerima manfaat akan dilakukan secara cermat melalui verifikasi lapangan. Proses tersebut melibatkan ATR/BPN, camat, kepala desa, serta masyarakat guna memastikan pelaksanaannya berjalan transparan dan tepat sasaran.

Sebagai informasi, Hak Guna Usaha (HGU) merupakan hak yang diberikan negara kepada pihak tertentu untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara bagi kepentingan pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan dalam jangka waktu tertentu.

Melalui program reforma agraria ini, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berharap pemanfaatan lahan dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendorong pemerataan ekonomi di wilayah pedesaan. ***

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Masyarakat kuala enok kecamatan Tanah merah Inhil, Apresiasi Polsek Tanah merah gerak cepat penangkapan pelaku dugaan pencabulan

Oleh -
Gambar
  Kuala Enok, INHIL – 29/06/2026- Indinvestigasi.co.id - Jajaran Polsek Tanah Merah saat ini tengah menangani laporan dugaan tindak pidana dugaan pencabulan yang melibatkan seorang anak perempuan berinisial samaran sebut saja Bunga (Bukan nama Sebenarnya) 14 tahun.   Informasi diterima dari keterangan orang tua korban kepada wartawan, Minggu malam (28/6/2026), Setelah pihak keluarga melaporkan kejadian ini ke Polsek Tanah Merah  Kronologi Versi Keluarga Korban Berdasarkan keterangan ayah korban, peristiwa berawal saat Bunga yang bersama teman-temannya berkumpul di wilayah Kampung Baru. Saat hendak pulang seorang diri menggunakan sepeda listrik yang digunakan kehabisan daya baterai. Bunga kemudian menumpang mengisi daya di salah satu penginapan.setelah ditawari oleh pihak penginapan/ Hotel, Menurut keterangan keluarga, saat berada di lokasi tersebut, Korban diberikan obat setengah kapsul dan minuman sejenis angur merah dalam bentuk kapsul oleh oknum yang disebut seba...
Baca selengkapnya

KETUA MUI KECAMATAN TANAH MERAH PRIHATIN, DUKUNG PENEGAKAN HUKUM TUNTAS DAN BERHARAP HOTEL DITUTUP

Oleh -
Gambar
Tembilahan, Indragiri Hilir – 30/06/2027-Indinvestigasi.co.id- Dugaan tindak pidana pencabulan terhadap seorang anak di bawah umur yang terjadi di salah satu hotel di Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, terus menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat. Setelah mendapat perhatian dari tokoh adat, kini Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Tanah Merah turut menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa yang mengguncang masyarakat tersebut.  Ketua MUI Kecamatan Tanah Merah M. Arsyad Rasyidin, S. Pd, Menyampaikan bahwa apabila dugaan tindak pidana tersebut terbukti berdasarkan proses hukum yang berlaku, maka perbuatan itu merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam, norma adat Melayu, nilai kemanusiaan, serta mencederai rasa keadilan masyarakat.  "Kami sangat prihatin atas musibah yang menimpa anak tersebut. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara ini kepada aparat penegak hukum,...
Baca selengkapnya

TAMENG ADAT LAMR INHIL SIAP DAMPINGI KORBAN, DESAK APARAT TUNTASKAN DUGAAN PENCABULAN ANAK BAWAH UMUR DI KUALA ENOK

Oleh -
Gambar
TEMBILAHAN, INDRAGIRI HILIR–30/06/2026- Indinvestigasi.co.id - Kasus dugaan pencabulan terhadap seorang anak perempuan berusia 14 tahun yang diduga melibatkan seorang pemilik hotel bersama seorang karyawan hotel di Kecamatan Tanah Merah, Kuala Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, terus menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat.  Sebelumnya, kasus yang menghebohkan tersebut diberitakan bermula ketika korban diduga diajak mengisi daya (mengecas) sepeda listrik di sebuah hotel. Di lokasi itu, korban diduga diberi obat-obatan serta minuman keras sebelum kemudian mengalami dugaan perbuatan asusila oleh pemilik Hotel dan 2 orang karyawannya,   Saat ini diketahui hasil konfirmasi media dengan Pihak Polres Inhil, perkara tersebut telah resmi ditangani oleh Polres Indragiri Hilir dan pihak kepolisian masih melakukan proses penyelidikan dalam penanganan perkara.  Menanggapi peristiwa tersebut, Ketua Tameng Adat LAMR Kabupaten Indragiri Hilir/ Datuk Eprijon Maspoen Thalib dengan...
Baca selengkapnya