SEJUMLAH KEJANGGALAN DALAM PENANGANAN KASUS DUGAAN INTIMIDASI TERHADAP MUHAMMAD ALI JADI SOROTAN PUBLIK

 SEJUMLAH KEJANGGALAN DALAM PENANGANAN KASUS DUGAAN INTIMIDASI TERHADAP MUHAMMAD ALI JADI SOROTAN PUBLIK

Tembilahan, 18 Mei 2026 Indinvestigasi.co.id– Penanganan dugaan intimidasi yang dialami Muhammad Ali menjadi sorotan publik setelah muncul sejumlah hal yang dinilai janggal dalam proses penyelidikan hingga gelar perkara di tingkat Polda Riau.

Peristiwa itu terjadi pada 10 Desember 2025. Lima orang berinisial HS, MS, AR, SP, dan seorang perempuan disebut mendatangi rumah Muhammad Ali. Kedatangan mereka diduga menimbulkan rasa takut dan tekanan psikis terhadap Ali beserta keluarganya.

Akibat kejadian tersebut, Ali mengaku bersama istri dan anak-anaknya meninggalkan rumah selama dua hari karena merasa tidak aman.

Dalam wawancara bersama tim media pada 18 Mei 2026, Ali menegaskan dirinya tidak pernah melaporkan kekerasan fisik, melainkan dugaan intimidasi, ancaman verbal, dan tekanan mental.

“Mereka datang dengan nada tinggi, menghardik dan menakut-nakuti saya,” ujar Ali.

Istri Muhammad Ali juga mengaku mengalami ketakutan saat kejadian berlangsung.

“Saya gemetaran dan membawa anak-anak ke belakang rumah. Sampai sekarang saya masih takut jika di rumah hanya bersama anak-anak,” ungkapnya.

Sebelumnya, gelar perkara di Polres Indragiri Hilir menyebut tidak ditemukan bukti kekerasan fisik. Namun Ali kembali menegaskan bahwa laporan yang dibuatnya berkaitan dengan intimidasi dan tekanan psikis.

Karena merasa tidak puas, Ali mengajukan gelar perkara khusus ulang di Ditreskrimum Polda Riau pada 11 Mei 2026. Dalam proses tersebut, saksi dan wartawan tidak diperkenankan mengikuti forum karena disebut sebagai mekanisme internal kepolisian.

Dari lima orang yang dilaporkan, hanya tiga orang yang terlihat hadir, yakni HS, MS, dan AR.

Usai gelar perkara, Ali mengaku tidak mendapat penjelasan resmi terkait hasil forum tersebut. Ia juga kecewa karena permintaannya agar rekaman video dan audio diperdengarkan tidak dikabulkan.

Menurut Ali, rekaman itu penting untuk memperlihatkan situasi dugaan intimidasi yang dialaminya.

Pada 12 Mei 2026, Ali kembali menanyakan hasil gelar perkara kepada penyidik. Namun hingga beberapa waktu, ia mengaku belum menerima hasil resmi.

Hal itu memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait kepastian hukum dan arah penanganan perkara.

Publik juga menyoroti sejumlah hal lain, seperti tidak dilakukannya olah TKP serta hanya sebagian terlapor yang disebut diperiksa maupun hadir dalam gelar perkara.

Dalam perspektif hukum, kekerasan tidak selalu berbentuk fisik. Kekerasan verbal, tekanan mental, intimidasi, dan ancaman juga dikenal dalam aspek hukum maupun sosial sebagai bentuk kekerasan psikis.

Karena itu, muncul pertanyaan apakah tekanan mental yang dialami Muhammad Ali dan keluarganya dapat dikategorikan sebagai kekerasan psikis atau ancaman sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum.

Meski demikian, penentuan ada atau tidaknya unsur pidana tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan alat bukti dan fakta penyelidikan.

Kuasa hukum Muhammad Ali dari LBH CCI DPD Inhil, Indra Syahputra, juga mengaku kecewa terhadap jalannya gelar perkara di Polda Riau.

Ia menyebut permintaannya agar rekaman video dan suara diputar dalam forum tidak dikabulkan.

“Saya merasa diabaikan ketika meminta hasil gelar perkara ulang ini,” ujarnya.

Indra menegaskan pihaknya akan terus mendampingi Muhammad Ali dan siap menindaklanjuti perkara tersebut hingga ke Mabes Polri apabila diperlukan.

Perkembangan terbaru terjadi pada 22 Mei 2026 ketika Muhammad Ali dihubungi Polres Inhil untuk mengambil hasil gelar perkara. Surat pemberitahuan hasil gelar perkara khusus kemudian diterima pada 23 Mei 2026.

Dalam surat bernomor B/506/V/RES.1.24./2026/Reskrim tertanggal 21 Mei 2026, disampaikan tiga kesimpulan:

Penyelidikan Satreskrim Polres Indragiri Hilir dinilai telah sesuai SOP;

Perkara yang dilaporkan dinyatakan bukan tindak pidana;

Proses penyelidikan dihentikan.

Surat tersebut ditandatangani atas nama Kapolres Indragiri Hilir oleh Plh Kasat Reskrim selaku penyidik.

Meski hasil telah diterima, sejumlah pihak menilai masih ada pertanyaan yang belum terjawab, terutama terkait dasar pertimbangan hukum yang digunakan hingga perkara dinyatakan bukan tindak pidana.

Situasi ini kembali memunculkan perhatian publik mengenai pentingnya penanganan laporan masyarakat secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Pemberitaan ini disusun berdasarkan prinsip jurnalistik yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta menjunjung tinggi asas keberimbangan, profesionalisme, dan praduga tak bersalah dalam setiap penyajian informasi kepada publik.

(Djack Djamrie/ Tim)