DASAR HUKUM PENANGANAN BUDIDAYA LELE & lainnya DI TANAH PRIBADI YANG BERDAMPAK PADA PEMUKIMAN WARGA

Oleh -

 

Pandeglang, Banten - Indinvestigasi.co.id -28 Mei 2026_Meskipun berada di atas tanah pribadi, usaha budidaya lele atau usaha lain tetap *wajib memiliki izin* dan *dapat ditindak hukum* apabila menimbulkan pencemaran atau gangguan terhadap warga sekitar.


Berikut dasar hukumnya:


. *Hak Milik Tanah Tidak Memberi Izin untuk Mengganggu Orang Lain*  

Hak atas lingkungan hidup yang baik adalah hak konstitusional.  

*Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* menegaskan setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.  

Artinya: walau lahan milik pribadi, jika limbahnya mencemari lingkungan dan merugikan warga, maka itu pelanggaran hukum.


*Usaha Budidaya Wajib Memiliki Izin Lingkungan*  

Berdasarkan *PP No. 22 Tahun 2021 Pasal 4*, setiap usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan wajib memiliki:  

- *SPPL* – untuk usaha skala kecil  

- *UKL-UPL* – untuk usaha skala menengah  


Tidak ada pengecualian “karena tanah pribadi”. Tidak ada izin = usaha tersebut ilegal.


 *Pencemaran Akibat Limbah Dapat Dipidana*  

Jika bau menyengat dan limbah masuk ke pemukiman warga, maka telah terjadi pencemaran lingkungan sesuai *Pasal 69 UU No. 32 Tahun 2009*.  

DLH berwenang melakukan sidak, mengambil sampel air, dan jika terbukti melanggar baku mutu, usaha dapat disegel serta dikenakan sanksi administratif hingga pidana dan denda.


 *Wajib Sesuai Tata Ruang dan Perda Setempat*  

Usaha peternakan atau perikanan tidak boleh berada di zona perumahan.  

*Perda RTRW Kabupaten Pandeglang* mengatur zona peruntukan lahan.  

Sekalipun tanah pribadi, jika lokasi berada di zona perumahan, usaha tersebut menyalahi aturan tata ruang.


*Kesimpulan*  

Status “tanah pribadi” hanya berkaitan dengan kepemilikan lahan. Status itu *tidak menghapus kewajiban* untuk memiliki izin, memiliki IPAL, dan bertanggung jawab atas dampak lingkungan terhadap warga.


Red M Sutisna


Kabiro Pandeglang Banten Asep Kurniawan indinvestigasi co.id

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kepala DPMPTSP Tabrak 6 Siswa SDN 5, 2 Pedagang dan sales,1 Siswa Meninggal Duni,Korban Lainnya Luka Parah

Oleh -
Gambar
PANDEGLANG, Indinvestigasi.co.id - Kecelakaan maut terjadi di depan SD Negeri Sukaratu 5, Jl AMD Lintas Timur Cikole, Kelurahan Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Kamis (30/4/2026) saat jam istirahat sekolah. Mobil Kijang Innova berplat A 1633 BF menabrak kerumunan di depan sekolah 8 korban terdiri dari 6 siswa SD, 1 pedagang, dan 1 sales. Pengemudi disebut Kepala DPMPTSP Pandeglang, Ahmad Mursidi Kamis, 30 April 2026, saat jam istirahat Depan SD Negeri Sukaratu 5, Jl AMD Lintas Timur Cikole, Majasari, Pandeglang Dugaan sementara mobil melaju kencang. Saksi menyebut pengemudi dalam kondisi sakit dan terpasang infusan oksigen Mobil tiba-tiba menghantam siswa yang sedang bermain di depan gedung sekolah - 1 siswa SD meninggal dunia di lokasi - 5 siswa SD luka-luka, dirawat di RSUD Berkah Pandeglang - 1 pedagang luka-luka - 1 sales luka-luka Salah satu orang tua korban, Irma, mengatakan anaknya mengalami luka di kaki, mulut, dan jidat dan masih di...
Baca selengkapnya

48 Pejabat Pemkab Resmi Dilantik Bupati Inhil, Ini Daftar Namanya

Oleh -
Gambar
Indragiri Hilir – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir kembali melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah, Jum'at (13/3/2026). Pelantikan tersebut meliputi Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, serta Pejabat Fungsional. Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi serta penguatan kinerja pemerintahan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir. Pada pelantikan tersebut, sebanyak enam pejabat dilantik sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, yakni: Yusnaldi, ST, MM sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir. Hardinata, SP, M.M sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir. Rudy Fahmi T, S.STP sebagai Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hilir....
Baca selengkapnya

BBM Langka di Pulau Burung, Harga Pertalite Botolan Melonjak hingga Rp25 Ribu, Warga Minta Pemerintah Bertindak

Oleh -
Gambar
Pulau Burung - Indinvestigasi.co.id -Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite di Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir Riau, semakin memprihatinkan dan memicu keresahan luas di tengah masyarakat. Warga dari berbagai desa terpaksa mengantre panjang sejak siang hingga malam hari demi mendapatkan BBM, bahkan tidak sedikit yang pulang tanpa hasil. Berdasarkan laporan tim anggota LSM 1001 Parit yang turun langsung ke lapangan, antrean kendaraan roda dua dan roda empat terlihat mengular di sejumlah titik penyaluran. Salah satu titik terpantau berada di Lapangan Podsal Ajis/Asis, yang menjadi lokasi berkumpulnya masyarakat untuk menunggu pasokan BBM. Kondisi ini tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berdampak serius terhadap sektor ekonomi, terutama nelayan, petani, dan pekerja harian yang sangat bergantung pada BBM. Di tengah situasi kelangkaan tersebut, muncul praktik penjualan BBM eceran dengan harga yang melonjak tajam. Per...
Baca selengkapnya